Thaksin menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri setelah kudeta
Mahkamah Agung Thailand telah memfatwakan bahwa kekayaan keluarga mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra senilai US$1,4 miliar harus disita oleh negara.
Mahkamah sepakat dengan jaksa bahwa aset senilai US$1,4 miliar dari total aset keluarga Thaksin yang bernilai US$2,3 tersebut diperoleh secara ilegal karena melibatkan benturan kepentingan ketika Thaksin menjabat perdana menteri.
Dana tersebut dibekukan setelah pemerintah hasil pemilu pimpinan Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006.
Thaksin, yang kini bermukim di luar negeri, membantah dirinya bersalah.
Masih belum jelas apakah sisa aset senilai US$900 juta akan dikembalikan kepada Thaksin.
Hakim MA memerlukan waktu beberapa jam untuk mengeluarkan putusan.
Aparat keamanan Thailand diperintahkan meningkatkan kewaspadaan, sementara ada prediksi dari pihak pemerintah bahwa akan terjadi tindak kekerasan oleh massa kaos merah yang mendukung Thaksin jika keputusan tidak memihak pengusaha yang mantan PM tersebut.
Hakim menyatakan Thaksin menyusun kebijakan pemerintah mengenai komunikasi telepon genggam dan satelit agar menguntungkan perusahaan-perusahaan milik keluarganya.
Menurut hakim, Thaksin menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan perusahaan telekomunikais Shin Corp, yang dia miliki saat itu, dan meraup kekayaan dari penjualan saham di perusahaan melalui “cara-cara yang tidak patut”.
Hakim juga menolak argumentasi hukum pengacara Thaksin bahwa komisi antikorupsi yang mendorong penuntutan hukum terhadap Thaksin tidak syah.
Thaksin berbicara kepada massa pendukungnya melalui saluran video dari Dubai setelah putusan dikeluarkan MA.
