Upaya diplomasi meredam panasnya hubungan RI-Malaysia dianggap kurang mantap. Manuver militer diperlukan dalam mendukung jalur diplomatik untuk menekan Malaysia, agar RI tak dianggap kerdil. Namun manuver militer bukan berarti perang.
“Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang. Masalah batas wilayah saja tidak cukup, sebab kalau main tangkap, ya harus disikapi secara keras melalui manuver-manuver yang bukan untuk perang,” kata pengamat hubungan internasional Basis Susilo MA di Surabaya, Jumat 3 September 2010.
Dijelaskan dia, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa. China selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang.
“Aksi militer merupakan show of force dari militer untuk memaksa negara lain supaya tidak mempermainkan negara lain,” ujar dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Indonesia, lanjut dia, perlu mendesak Malaysia meminta maaf atas perlakuan tak manusiawi terhadap 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional. Petugas KKP di perbatasan terluar merupakan wakil pemerintah RI, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap RI. Beda halnya dengan perlakuan terhadap nelayan, karena nelayan tidak dapat dikatakan mewakili Malaysia.
“Secara substansi, pidato Presiden Yudhoyono terkait perilaku Malaysia sudah cukup keras, tapi gayanya memang lunak. Namun itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan ketegangan dengan menata ulang batas wilayah Indonesia-Malaysia,” tutup Dekan Fisip Unair yang juga mengajar mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di Fisip Unair ini.
Kerdil
Sedangkan pengamat sosial politik UGM Arie Sujito Arie menilai Indonesia negara besar, tetapi sayangnya dikerdilkan oleh sikap penguasanya yang dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang ditelurkannya.
“Kasus konflik dengan Malaysia harus dijadikan refleksi agar membenahi secara menyeluruh soal kedaulatan, di sanalah kita akan mampu tunjukkan ke dunia, Indonesia adalah negara yang hebat secara politik dan ekonomi demokratis dan berdaulat, sehingga negara kecil seperti Malaysia sesungguhnya gampang dilumpuhkan,” kata Arie di Yogyakarta.
Dia menilai diplomat RI terlalu lemah dan tidak ulung di dunia internasional. Dubes RI tidak berfungsi efektif. Padahal urusan diplomatik sekarang adalah kemampuan kebijakan yang kuat dalam negeri. Ini akan menjadi daya besar nasionalisme ekonomi untuk memperkokoh kedaulatan politik bangsa, sehingga Indonesia tidak diremehkan.
“Perang zaman sekarang adalah perang ekonomi dan politik, yakni soal nasionalisme kita. Bukan soal keberanian angkat senjata, tetapi seberapa mampu ekonomi dan politik kita tidak didikte oleh asing, termasuk Malaysia. Jalur diplomasi harus tetap punya target yang jelas. Presiden perlu tegas bersikap dan tidak lembek, tetapi juga tidak sempit dalam bertindak,” tukas kandidat doktor ilmu sosial ini. (matanews)
