Banyak yang tidak puas dengan pidato Presiden SBY terkait masalah perbatasan dengan Malaysia. Namun berkat pidato itu, rencana interpelasi pun urung dilakukan.
Golkar yang pertama mengusulkan interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah terkait Malaysia, menyatakan membatalkan rencana interpelasi. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, pihaknya hanya akan menunggu reaksi dari Malaysia.
Setelah Golkar urung, PDIP dan PKS yang mendukung interpelasi pun melakukan hal yang sama. Interpelasi pun menjadi terkesan gertak sambel parpol belaka.
Namun bagi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, adanya penarikan hak interpelasi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR seperti Golkar, PDIP, PKS, membuktikan rakyat telah memahami apa yang disampaikan SBY.
“Saya sangat yakin, gejolak yang ada di masyarakat akan hilang dan mereda,” kata Taufik Kurniawan di Jakarta, Jumat 3 September 2010.
Taufik mengakatakan, DPR adalah representasi dari masyarakat. Dengan mengurungkan niat mengajukan hak interpelasi, lanjut dia, aspirasi rakyat terwakili. Meredanya kemarahan masyarakat pun berdasarkan realitas yang ada.
“Itu raealita yang harus dilihat masyarakat bahwa penyelesaian masalah dengan Malaysia harus melalui diplomasi tanpa harus mengorbankan harkat dan martabat bangsa. Masyarakat bisa memahami itu,” imbuh Sekjen DPP PAN itu.
Sebelum SBY menyampaikan penjelasannya, ekspektasi masyarakat terhadap SBY sangat tinggi, agar SBY membuat sebuah kebijakan yang tegas, keras terhadap Malaysia.
“Memang awalnya SBY diuji. Tapi tanpa bermaksud menyanjung SBY, SBY mampu meredam dengan baik,” pujinya. (matanews)
