Jakarta, matanews.com – Mau jadi calon bupati? Datanglah ke Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di sana sedang ada obral kendaraan politik dari koalisi 13 partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPRD. Kalau mau, tinggal bayar Rp50 juta per partai atau Rp650 juta untuk didukung koalisi.
Itu harga “tiket” dari partai kecil. Sementara partai besar belum memasang tarif karena kabarnya mereka masih menyusun rate untuk Pilkada Juli 2011 mendatang.
“Saya sudah menghubungi pengurus beberapa partai kecil untuk mememinta rekomendasi mendaftar di KPU nanti. Setiap partai meminta pembayaran paling rendah Rp50 juta,” ungkap salah seorang kandidat Bupati Buton, Akalim, di Kendari, Selasa.
Selain menghubungi partai kecil, Akalim juga mengaku sudah melakukan pendekatan dengan partai pemilik kursi di DPRD Buton, antara lain PDIP, PPP, Gerindra, dan PPRN.
Namun di antara partai-partai besar tersebut, kata dia, belum satu pun yang memasang tarif untuk dijadikan pintu masuk calon Bupati-Wakil Bupati Buton. “Partai yang memasang tarif baru partai kecil,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Kedaulatan Kabupaten Buton, Kaimuddin, membenarkan keterangan Akalim tersebut. “Saya sendiri yang membangun koalisi dengan 13 partai-partai kecil. Jumlah suara keseluruhan partai itu 17 persen lebih,” katanya.
Sementara itu, Pengurus DPD PDI Perjuangan, Lutfi Riha, mengaku sudah banyak didatangi calon bupati yang akan bertarung di Pilkada Buton untuk meminta dukungan rekomendari dari PDIP.
Beberapa kandidat bupati yang meminta menggunakan PDIP sebagai pintu masuk antara lain Akalim (pemilik kebun jati seluas 275 hektar di Konawe Selatan), Djaliman Madi (mantan penjabat Bupati Bombana), Ali Laopa (Wakil Bupati Buton) dan Bosman (Ketua KPU Sultra).
“Di antara nama-nama itu, ada yang menawarkan uang ke partai antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar,” katanya. (an/ham)
