Wacana pemindahan Ibukota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Sejak era Presiden Soekarno, Soeharto sampai terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana ini terus berkembang tanpa pernah direalisasikan.
Dalam buku berjudul ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’ karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan.
Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya juga pernah diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara.
Palangkaraya, kota yang pernah diidamkan Bung Karno sebagai ibu kota, memiliki luas mencapai 2.678,51 km persegi. Bandingkan dengan luas Jakarya yang 661,52 km persegi. Selain itu, tak ada gunung api di sana. Palangkaraya juga jauh dari potensi gempa.
Sementara Teguh Juwarno, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, kepada KoranBaru menyatakan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lebih cocok. Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, Banjarmasin lebih berada di tengah dan lebih siap infrastrukturnya dibanding Palangkaraya.
Namun kemarin, Rabu 28 Juli 2010, anggota Komisi II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyatakan Pontianak sebagai pilihannya. “Saya sih berharap pindah ke Pontianak,” kata Bima. “Letak Pontianak itu kan pas tengah dan pusatnya Indonesia. Saya kira yang seperti sentral Jakarta dan pakubuminya, ya di Pontianak itu,” kata Aria Bima.
Namun Yayat Supriyatna, planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, tak setuju dengan model pemindahan ibukota. Yayat lebih mendukung model redistribusi. Beberapa instansi pemerintahan dipindahkan dari Jakarta. “Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan,” katanya kepada KoranBaru, kemarin. Dengan begitu, kata Yayat, biaya bisa ditekan dan tujuan meredistribusi pembangunan juga tercapai.
Bagaimana dengan Anda?
• KoranBaru
March 11, 2012 at 17:51
“PARA AHLI SEBAIKNYA DIMINTA MEMBAHAS IBUKOTA NEGARA”
Mengapa wacana ibukota harus dipindahkan?, Sejak tahun 1970an kemacetan sudah sangat terasa, pertumbuhan penduduk yang demikian pesat, pembangunan jalan baru yang kalah cepat dengan pertumbuhan moda angkutan yang ada, dan pembangunan sektor perumahan yang pesat karena tingginya permintaan adalah penyebab terjadinya kemacetan dan banjir dimana – mana. sangat komplek permasalahan yang dihadapi, mengatasinya tidak cukup hanya dengan mengacu pada pernyataan dari banyak pihak. Sudah saatnya sekarang bertindak, jangan ditunda lagi. Oleh karena itu, marilah kita susun studi yang lebih komprehensive tentang penyebab ibu kota sekarang ini: masalah kemacetan, masalah banjir, masalah sampah.
Fungsi utama suatu Ibukota negara adalah pusat pemerintahan, jangan dicampur adukkan dengan perdagangan dan industri. Sebab kalau dicampuradukkan seperti Jakarta sekarang ini, ya inilah Jakarta, tumbuh tak terkendali karena Jakarta sudah menjadi tumpuan dari banyak ragam kepentingan. Ada urusan pemerintahan, ada urusan perdagangan, ada urusan mengemis, ada pencari kerja yang datang dari berbagai daerah. Jakarta bisa diakses melalui pintu-pintu masuk yang tak terkontrol, dari udara, laut, dan dari darat: dari arah pantura melalui Bekasi, dari arah Banten, dari arah Bandung, dan lain sebagainnya. Jakarta diberondong pendatang dari berbagai penjuru.
Kalau studi komprehensive tentang Jakarta Sekarang merekomendasikan ibu kota harus pindah, pindahnya kemana ?, ke Palangkaraya ?, ke Banjarmasin ?, ke Jonggol ?, ke Papua, ke Sumatera ?. Sebaliknya kalau Jakarta tetap dipertahankan sebagai ibukota ?, sebaiknya grand design study tentang masalah transportasi, banjir, pengelolaan, sampah, revitalisasi daerah bantaran sungai-sungai di Jabodetabek, pengembangan perumahan harus dikontrol oleh “Hanya Satu Lembaga Pemerintah”. Kewajiban dan tanggung jawab untuk memecahkan masalah Ibu Kota tidak adil hanya dibebankan pada Pemerintah DKI. Kemacetan lalu lintas, banjir, dan sampah adalah ekses ekternal yang berakumulasi secara berkelanjutan. Suatu Lembaga Pemerintah yang langsung bertanggung jawab pada Presiden dalam membenahi ibukota sebaiknya dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari, turut serta membenahi Ibu Kota.
Ke depan suatu Ibu Kota yang ideal seperti Den Haag, Canbera, Wellington yang nyaman dan hijau tentu kita dambakan untuk memberikan ketenangan bekerja bagi pemerintahan siapapun yang sedang berkuasa.
Palembang, 11 Maret 2012
Wassalam,
February 20, 2012 at 16:22
padahal ibukota indonesia pindah aja ke majalengka gituh,,,biar seru walau kecil tapi tetep asyik,,,,penduduk nya juga lumayan dikit,,,,,,,,,,tapi ntah???????/