Peran Hillary Clinton dalam Serangan Udara NATO
Menlu AS, Hillary Rodham Clinton (ist)
JAKARTA – Seperti disebut oleh Majalah Vanity Fair dalam terbitannya di bulan Juni ini, Hillary Clinton merupakan salah satu sosok di Pemerintahan Presiden Barack Obama yang secara diam-diam mengusulkan isu zona larangan terbang bagi Libya.
Namun pada akhirnya Hillary menyimpan rapat isu zona larangan terbang, saat sekutu utamanya di Kabinet Obama yakni Menteri Pertahanan Robert Gates terang-terangan menolak diterapkannya zona larangan terbang. Bagi Gates, penerapan zona larangan terbang berarti menyerang instalasi lawan dan menurutnya, merupakan sebuah ide buruk terlibat dalam masalah Libya.
Pihak Gedung Putih saat itu mencoba mencari jalan untuk mempersenjatai pihak oposisi Libya. Hillary sendiri menilai buruk strategi tersebut, karena dirinya menganggap hal tersebut amat problematik. Di lain pihak, pihak Gedung Putih menolak diberlakukannya zona larangan terbang.
Perempuan berusia 69 tahun itu pun terus bergerak untuk mengupayakan zona larangan terbang ini, pada 12 Maret setelah Liga Arab meminta bantuan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai Libya. Permintaan Liga Arab ini dianggapnya menyentuh, karena Negara Arab selama ini menilai Barat sebagai kolonialis.
Segera perempuan-perempuan yang berkuasa di Pemerintahan Obama pun bertindak. Hillary sebagai Menteri Luar Negeri AS, kemudian Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice serta Penasihat Keamanan Nasional Samantha Power pun bertemu untuk mendorong para laki-laki untuk berperang.
“Ide bahwa perempuan-perempuan ini mendorong para lelaki untuk berperangan amatlah hebat. Kami sebelumnya dikesampingkan karena lebih menyukai masalah-masalah yang lebih bersifat kemanusiaan serta isu seperti keselamatan perempuan, tetapi kini kami bertingkah seperti perempuan penggila perang,” ungkap Direktur Kebijakan Politik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Anne-Marie Slaughter seperti dikutip Vanity Fair.
Tetapi Slaughter menambahkan bahwa Presiden Obama bukanlah sosok yang mudah dipengaruhi. “Seperti biasa, Presiden Obama bukanlah sosok yang mudah dipengaruhi untuk merubah jalan pikirnya. Dia seperti prajurit yang kuat dan baru akan ikut campur bila memang peristiwa (protes) Benghazi benar-benar dianggapnya sudah melewati batas,” tutur Slaughter.
Apa yang dilakukan oleh para perempuan yang memegang kebijakan ini adalah membantu memobilisasi dari koalisi. Susan Rice bekerja keras untuk memperluas isi dari Resolusi 1973 yang dikeluarkan DK PBB. Ini dilakukannya agar gerak pasukan koalisi menjadi lebih fleksibal.
Sementara Hillary sendiri berusaha keras melakukan lobi untuk memastikan China dan Rusia mengambil langkah abstain dari pada resolusi tersebut. Dirinya juga berusaha mencegah kedua negara ini memveto Resolusi 1973 yang isinya memberi mandat untuk melakukan langkah pengamanan bagi warga sipil Libya.
sumber:
TheJakartaHerald
