Category Archives: Korupsi

Masyarakat Pesimis Polri Seriusi Usut Rekening Gendut Jenderal

Mabes Polri berencana akan mengumumkan hasil klarifikasi rekening gendut perwira polisi Jumat (16/7). Sebagian masyarakat mengaku pesimis Polri akan mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kita lihat memang kecenderungannya nanti akan clear. Kita pesimis ini akan ditindak serius,” kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada detikcom melalui telepon, Kamis (16/7/2010) malam.

Menurut dosen PTIK ini, kasus rekening gendut jenderal bisa menjadi titik awal bagi Kepolisian untuk berbenah diri. Reformasi kepolisian bisa dimulai dengan sikap Kapolri yang serius mengusut tuntas.

“Kita mengharapkan bisa diusut secara jujur. Tentunya ini akan memberikan sedikitnya kepercayaan masyarakat atas komitmen Polri yang ingin melakukan reformasi,” jelasnya.

Bambang mengatakan, sejumlah aktivis anti korupsi tentu bakal kecewa dengan komitmen Kapolri Jenderal Bambang Hendarso soal pemberantasan korupsi. Padahal, beberapa insiden yang cukup menyita publik seperti pelemparan bom molotov ke kantor Tempo hingga penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun ikut dalam

“Kalau yang salah polisi, terus polisinya ngga mau nindak terus kita mau ke siapa lagi?” tandas lulusan Akpol tahun 1971 ini. [detik]

DPR Desak Polri Serahkan Kasus Rekening Jenderal ke KPK

DPR berharap Polri menuntaskan kasus rekening gendut jenderal polisi secara objektif. Polri tak hanya mencari tahu pemilik rekening gendut tetapi harus mengusut adanya kemungkinan korupsi guna memperoleh rekening dengan jumlah fantastis tersebut.

“Untuk itu, kepolisian harus menyelidiki secara obyektif dan tuntas asal usul rekening tersebut, sumbernya, cara perolehannya, dan peruntukkannya. Pengungkapan secara objektif masalah ini menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kewibawaan institusi publik di mata masyarakat,” ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada detikcom, Jumat (16/7/2010).

Benny berharap Polri langsung mengusut begitu mengetahui rekening tak wajar milik Jenderal Polri. Kalau dirasa ada indikasi korupsi, Polri harus melimpahkan ke KPK untuk menyelidiki.

“Apabila ada indikasi tipikor dalam pengungkapan rekening tersebut maka pimpinan Polri harus menyerahkan itu kepada KPK untuk diselidiki secara obyektif,” terang Benny.

Benny menyampaikan, keterbukaan dan objektifitas Polri mengusut rekening gendut di internal pejabat Polri sangat dinantikan masyarakat. Citra dan reputasi Polri dipertaruhkan.

“Langkah ini akan menjadi awal yang baru untuk memberikan harapan yang lebih pasti kepada masyarakat akan arah reformasi internal kepolisian,” tutupnya. [detik]

Kejanggalan TR Si Pengemudi Avanza

Pengemudi misterius berinisial TR yang mencoba menolong aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun sudah menampakkan diri di rumah sakit. Identitas dan latar belakang TR dinilai masih misterius.

“Dia (TR) bilang sempat menabrak pelakunya. Tetapi dia (TR) agak kesulitan menunjukkan mobilnya. Kok tidak penyok (rusak),” kata Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa 13 Juli 2010.

Menurut Danang, pengemudi TR mengaku melihat kejadian dari awal sampai akhir. Karena posisinya berada di belakang persis kejadian penganiayaan yang terjadi Kamis 8 Juli shubuh saat itu.

TR, kata Danang, tidak bisa menunjukkan mobil Avanzanya yang rusak akibat menabrak pelaku. Selain itu, ada beberapa keterangan TR yang dinilai masih janggal.

“Soal latar belakang pekerjaan, bisnisnya juga belum jelas. Mudah-mudahan polisi sudah mendalami itu,” ujar Danang.

Pada Minggu 11 Juli lalu, TR kembali mengunjungi Tama di rumah sakit. Dia pun bercerita rinci soal kejadian penganiayaan pelapor rekening mencurigakan Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

TR mengaku terkejut karena sketsa wajahnya muncul di media. Kedatangannya menjenguk Tama juga ingin mengklarifikasi posisinya.

• VIVAnews

PBNU Desak Pemerintah Lindungi Aktivis Antikorupsi

Dukungan atas perjuangan para aktivis antikorupsi kian menguat. Insiden penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menjadi titik tumpuan agar pemerintah semakin serius memberantas korupsi.

Rois Syuriah PBNU, Masdar F Mas’udi saat menjenguk Tama di RS Asri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, mengatakan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah harus dibarengi dengan perlindungan terhadap aktivis antikorupsi.

“Memberikan tuntutan dan desakan lebih kuat untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Teman pejuang antikorupsi seperti Tama harus dapat perlindungan,” kata Masdar, Minggu (11/7/2010).

Sebelumnya, desakan agar pemerintah membuat aturan perlindungan bagi para aktivis, dilontarkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Syaifudin. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengusulkan perlunya dibuat Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap aktivis.

“Ini sangat emndesak untuk dibuat, sehingga mereka-mereka yang bergerak di bidang HAM antikorupsi dan hal-hal yang berkaitan dengan prodemokrasi harus betul-betul mendapat perlindungan negara,” kata Lukman. [okezone]

Jika Perlu Densus 88 Tangani Kasus Tempo dan ICW

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri diminta memberikan atensi khusus terhadap kasus penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun dan pelemparan bom molotov kantor Majalah Tempo.

Kapolri bahkan disarankan agar menginstruksikan jajaran Densus 88 Antiteror untuk mengambil alih kedua kasus di atas agar segera terungkap, mengingat reputasi Polri dipertaruhkan dalam perkara ini.

Saran di atas datang dari penggiat demokrasi Muhammad AS Hikam saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Minggu (11/7/2010).

“Kapolri mestinya tampil di depan publik dan memberikan deadline kepada jajaran reserse kriminal dan anti terornya. Kalau perlu dengan mengerahkan Densus 88 untuk meyakinkan betapa seriusnya beliau dan lembaga yang dipimpinnya untuk melakukan pengusutan,” ujarnya.

Hikam menyadari kedua kasus di atas gradasinya lebih rendah ketimbang gerakan Noordin M Top atau Al Qaeda di Aceh. Namun karena aksi ini berkaitan erat dengan isu rekening gendut para oknum pejabat Polri, maka implikasinya bersifat langsung terhadap reputasi dan kredibilitas Polri.

Di sisi lain, harapan agar polisi bertindak sigap mengunkap kasus ini datang dari berbagai penjuru. Bahkan, Presiden secara langsung telah menginstruksikan Kapolri agar segera menangkap pelaku penganiayaan Tama serta pelempar bom molotov di kantor Tempo.

Jika Polri dalam waktu dekat polisi tidak memberikan klarifikasi mengenai kemajuan penyelidikan kedua kasus di atas, maka akan terjadi backlash atau pukulan balik dari publik. Setidaknya berupa sikap mempertanyakan dan mencurigai ada sesuatu yang lebih serius di balik dua aksi teror di atas.

Hikam tidak memungkiri bisa juga muncul backlash yang lebih keras terhadap lembaga penegak hukum bahwa ada kemungkinan Polri sengaja melakukan aksi “jual-mahal” dengan menunda-nunda penyelidikan.

“Memang kecurigaan yang terakhir tersebut terdengar rada keterlaluan, namun dalam kondisi publik yang sangat skeptis terhadap track record Polri, maka hal itu tidak bisa kita remehkan keberadaannya,” ungkap Hikam.

Dipenghujung kalimatnya, Hikam berharap agar Kapolri tidak sengaja menunda penyelidikan kasus ini hanya karena sebentar lagi akan pensiun dan mewariskan pekerjaan rumah kepada penerusnya.

“Sebab sehari penyelidikan dan penangkapan terhadap teroris ini ditunda, maka semakin melebar jarak kepercayaan publik terhadap Polri,” pungkasnya. [okezone]

Ketua MK Besuk Aktivis ICW

Aktivis Indonesia Corruption Watch hari ini kebanjiran tamu dari kalangan pejabat. Setelah dikunjungi Presiden SBY, pelapor kasus rekening perwira tinggi Polri itu dibesuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Mahfud tiba di RS Asri, Jakarta, sekitar pukul 13.35, Sabtu, 10 Juli 2010. Mantan politisi PKB itu tampak mengenakan batik cokelat. Saat tiba, Mahfud belum berkomentar. Dia langsung masuk ke ruang perawatan Tama di ruang 206.

Tama terluka parah setelah dianiaya beberapa pria tegap ketika melintas Kawasan Duren Tiga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 8 Juli sekitar pukul 04.00 WIB.

Tama meneliti dan melaporkan kasus rekening miliaran rupiah milik sejumlah perwira tinggi Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

• VIVAnews

Kontras Minta Jaminan Perlindungan Saksi, Siap Ungkap Data Suap

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) siap membuka data dan jadi saksi atas kasus praktek suap terhadap perwira tinggi Polri. Namun syaratnya harus ada jaminan perlindungan yang jelas bagi para saksi.

“Bila sampai ke persidangan, kami siap membantu dan membeberkan bukti lain. Kami juga punya saksi yang kompeten. Tapi harus dijamin bila kasusnya diungkap, maka saksi dilindungi negara,” ujar Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi, di Kantor Tempo, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Menurutnya data yang Kontras miliki lebih dahsyat dibanding tulisan berjudul ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ yang dimuat oleh majalah Tempo dan membuat Mabes Polri tersinggung. Bahkan nilai uang dan modus suap yang diberitakan di Tempo dapat dikategorikan masih dalam skala kecil.

“Kami punya data lebih besar yang meliputi modus operandi, pola suap, siapa yang berpotensi menerima suap, siapa yang berpotensi memberikan suap dan apa kepentingannya,” tutur Erwin.

Menyinggung jaminan perlindungan bagi saksi, menurutnya merupakan hikmah dari kasus Susno Duadji. Sebagai seorang saksi kasus dugaan mafia hukum, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dikenakan status tersangka dalam kasus pelanggaran displin sehingga LPSK kesulitan memberikan perlindungan.

“Jadi jangan sampai kejadiannya seperti Susno. Kami tantang Kapolri mengusut rekening gendut perwira polisi,” tegas Erwin. [detik]

Inilah Modus Pemberian Suap ke Polisi

Kepala Divisi Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia Kontras Erwin Partogi mengatakan, apa yang diungkapkan Majalah Tempo terkait rekening mencurigakan milik sejumlah pejabat menengah dan tinggi Mabes Polri hanya sebagian kecil dari pola suap yang terjadi di tubuh aparat penegak hukum.

“Modusnya masih konvensional,” ujar Erwin, Kamis (1/7/2010) di Jakarta. Erwin mengatakan, pihaknya memiliki data soal modus-modus pemberian suap kepada penegak hukum, termasuk pola pemberian suap, kepentingan pemberi suap, teknis pemberian, pihak-pihak yang berpotensi memberi dan memeroleh suap, dan tempat penyimpanan dana.

Erwin mengatakan, Kontras siap membeberkan data jika penegak hukum menjamin perlindungan hukum terhadap whistle blower. Untuk saat itu, Erwin baru bisa memaparkan intisari investigasi dan monitoring Kontras tahun 2010. Berikut resumenya.

Pola pemberian suap:
1. Setoran/gaji buta setiap bulan.
2. Menanggung biaya dinas, misalnya kunjungan dinas, carter pesawat gratis, pembiayaan penyelidikan dan penyidikan.
3. Pemberian fasilitas pribadi: HP, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kenderaan bermotor, rumah, biaya nikah, wisata.
4. Pemberian fasilitas kantor: pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor, kendaraan bermotor.
5. Success fee penanganan kasus.
6. Menanggung biaya entertainment, misalnya ke tempat hiburan (karaoke, pub, sauna), golf, dan penginapan.
7. Pemberian hadiah/souuvenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu
8. Menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan.
9. Pemberian THR
10. Donasi kegiatan instansi, misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya.

Kepentingan pemberian suap:
1. Memegang kendali atas institusi tersebut
2. Menentukan siapa pada jabatan apa pada institusi tersebut
3. Menjamin kelangsungan bisnis ilegal
4. Jaminan keamanan
5. Pemberhentian penanganan suatu kasus
6. Menjadi makelar perkara karena memiliki akses ke aparat penegak hukum
7. Membuat suatu perkata menjadi lemah pembuktian
8. Membuat pasal-pasal yang ringan bagi pihak tersangka
9. Menggerakkan polisi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan menjerat pihak lawan sebagai pesakitan/tersangka

Teknis pemberian:
1. Cek
2. Transfer antarrekening, baik rekening langsung penerima maupun perantaranya
3. Kontan
4. Reimbursement

Pihak yang berpotensi memeroleh suap:
1. Pemegang komando di setiap tingkatan
2. Pelaksana operasi di setiap tingkatan
3. Para lulusan berprestasi dari setiap jenjang pendidikan

Tempat penyimpanan:
1. Rekening bank atas nama pribadi maupun anggota keluarga
2. Safety box
3. Dialihkan dalam unit usaha

Pihak yang Berpotensi Memberi Suap
1. Pengusaha hitam 2. Pengacara hitam
3. Pihak berperkara.

Sumber: kompas.com

Dua Pimpinan KPK Setuju Usut Rekening Polri

Kasus dugaan rekening liar oknum perwira tinggi Polri akan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan M Jasin memberikan sinyal kasus itu segera ditangani.

“Namun yang jelas Pak Bibit dan Pak Jasin mengatakan, hal ini akan jadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” kata kata Tama S Lankun, Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch di gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 Juli 2010.

Hal ini diungkapkan Tama usai bertemu dua pimpinan KPK. Pertemuan itu dilakukan untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan dugaan rekening liar perwira tinggi Polri.

“Tinggal menunggu dua pimpinan lagi, Pak Haryono Umar dan Pak Chandra,” ujarnya lagi. Oleh karena itu, kata Tama, pimpinan KPK akan mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti laporan rekening mencurigakan beberapa oknum perwira tinggi Polri.

“Secepatnya akan dibawa ke rapim (rapat pimpinan) untuk menentukan apakah KPK bisa menindaklanjuti temuan ini,” ungkapnya.

Sementara, terkait keraguan terhadap penyidik KPK yang berasal dari Polri, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mendapat keyakinan dari dua pimpinan KPK itu.

“Tadi kami juga tanyakan itu. Tapi Pak Bibit dan Pak Jasin menjamin di bawah kendali KPK. Dijamin juga akan diungkap,” kata Bambang Widodo Umar.

• VIVAnews